Bagaimana aturan menjalin kerjasama dengan Institusi LuarNegeri?

Surat Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendiknas No. 4322/D5.3/T/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal kerjasama dengan luar negeri, yang merujuk surat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Serawak No. BB-138/Kuching/IV/10 tanggal 1 April 2010 memberitahukan bahwa setiap perguruan tinggi Indonesia yang akan mengadakan kerjasama pendidikan dengan pihak luar negeri wajib menginformasikan kepada kantor Perwakilan RI di luar negeri.

Selain itu harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri serta melaporkan kerjasama dimaksud kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

==========================================================================================================

-Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain http://www.depdiknas.go.id/produk_hukum/permen/permen_26_2007.pdf

– SK Dirjen Dikti No.61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri
http://beasiswaunggulan.depdiknas.org/download/KEPMENDIKNAS_DIKTI.doc
Didalam link ini ada 2 peraturan; kepmendikbud no 264/U/1999 yang sudah tak berlaku lagi, dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000 yang masih berlaku.

http://beasiswaunggulan.depdiknas.go.id/program_preview.php?program=24
Dalam pelaksanaan program Double Degree, apabila lembaga perguruan tinggi penyelenggara di Indonesia telah berhasil mendapatkan partner internasional dan siap mengimplementasikan program kerjasamanya, langkah yang perlu dilakukan adalah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMDIKNAS sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di Luar Negeri. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan melengkapi beberapa dokumen sebagaimana diatur dalam Permendiknas tersebut. Dengan demikian, apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Mendiknas, maka semua aktivitas program Double Degree dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun proposal yang berisi dokumen diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari Mendiknas tentang program Double/Joint Degree terdiri dari :

1 ) Profil program studi penyelenggara dan mitra luar negerinya;
2 ) Susunan staf pengajar beserta CVnya (bila diperlukan);
3 ) Susunan kurikulum program studi penyelenggara yang digunakan;
4 ) Komposisi penggunaan kurikulum bersama dan durasi waktunya;
5 ) Persyaratan bahasa dan proses seleksi mahasiswa yang terlibat;
6 ) Persyaratan akademis mahasiswa yang telibat;
7 ) Susunan pengelola program stdui penyelenggara beserta SKnya;
8 ) Lampiran MoU dan ToA;
9 ) Lampiran format ijasah yang akan dikeluarkan;
10) Lampiran SK senat universitas tentang ketentuan ijasah dan proses pemelajarannya

Sekian semoga bisa bermanfaatuntuk yang membutuhkan info kerjasama dengan Luar Negeri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: